nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan peran pelaksana tugas dalam proses penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU). 

Ini menurut dia sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tetang Keuangan Negara dan Pasal 284 UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada Kepala Daerah atau yang mewakili kepala daerah. 

Selanjutnya, dalam pasal 65 UU Nomor 23 Tahun 2014 tugas kepala daerah yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan kewajiban yang ditetapkan oleh DPRD. 

• Rano Paparkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 di Paripurna DPRD
• Pemprov Sulsel Siap Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Realisasi APBD 2025 Masuk 10 Besar Nasional
• Pemerintah Sosialisasikan Cara Bangun Infrastruktur di Daerah dengan KPBU dan Pinjaman Daerah
• Pemda Harus Tetapkan Status Bencana, Baru Bisa Mencairkan Mata Anggara Belanja Tak Terduga Pada APBD
• APBD Untuk Kepentingan Pemenuhan Kewajiban Dasar Pemerintah di Daerah

“Dalam pasal 282 juga mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD,” ungkap Tjahjo di Jakarta, Selasa (25/10). 

Tjahjo kemudian menambahkan, selain UU di atas, ada juga pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan bahwa jika ada pejabat pemerintahan berhalangan dalam menjalankan tugas, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan untuk dijadikan sebagai pelaksana harian atau plt. 

“Tentunya sesuai dengan beberapa persyaratan, dimana tugas dari plt ini menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandas Tjahjo. 

Maka Tjahjo mengatakan bahwa ketiga undang-undang ini memberikan legitimasi yang kuat bagi seorang pejabat Plt dalam proses penetapan APBD atau perubahan APBD. (p/ab)